Ketika “Negarawan” Bicara Golput


“Orang-orang golput seharusnya tidak boleh menjadi WNI, karena mereka menghancurkan sistem dan tatanan demokrasi serta perundang-undangan di negara ini”

Kalimat diatas merupakan statement yang dilontarkan oleh seorang, yang katanya negarawan oleh sebagian orang, Megawati Soekarnoputri, saat memberikan orasi dalam Kampanye pemilihan Gubernur Maluku (www.Kompas.com). Masih dalam ingatan saya, sebelumnya Megawati juga pernah mengatakan bahwa “Golput adalah tindakan egois” disela-sela kampanye di Tegal, Jawa Tengah. Tak luput pula, Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden, juga pernah melontarkan hal senada.

Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dipermasalahkan dari kelompok masyarakat yang mengatakan dirinya Golput, sehingga seorang “negarawan” sekelas Megawati dan JK melontarkan kata-kata yang cenderung “mengecam” Golput. Berangkat dari rasa dan jiwa nasionaliskah? atau ketakutan-ketakutan?. Karena visionernya seorang pemimpin menterjemahkan makna demokratisasi atau karena takut duduk dikursi pecundang?. Semoga saja saya salah….

Fenomena Golongan Putih, bukan barang baru untuk dibicarakan. Era Orde Baru yang katanya telah tergantikan oleh orde reformasi, fenomena Golput telah memberikan warna dalam tatanan perpolitikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Fenomena Golput lahir akibat ketidakpuasan masyarakat akibat menghadapi “kesewenang-wenangan politik Penguasa” pada saat itu. Arif Budiman, Marsilam Simanjuntak, Asmara Nababan, dan beberapa aktifis lainnya merupakan nama-nama pencetus gerakan tersebut, sekitar tahun 1971. Pembatasan Partai Politik yang termaktub dalam UU Pemilu no. 15/1969, dianggap menjadi portal pembatas munculnya partai-partai politik dan mengkebiri (menghabat pertumbuhan) demokrasi.

Hingga Pemilu tahun 1992, gerakan ini masih saja terjadi, dan bahkan semakin meluas. Menarik untuk dicermati, Golput ternyata menyebabkan kegerahan dikalangan kelompok-kelompok penguasa. Kentara sekali dari para Pejabat dengan latar belakang Militer dan Pemimpin Umat yang masuk dalam kancah perpolitikan. Tindakan Represif dan Fatwa menjadi senjata memerangi “kedahyatan” Golput. Sejarah membuktikan tidak mempan dan semakin menjadi-jadi.

Memilih untuk Tidak Memilih

Paska Orde Baru, memang mereda kampanye Golput. Sistem Perpolitakan yang mulai terbuka bagi kemunculan partai baru, membawa masyarakat memiliki banyak pilihan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang dapat mengemban aspirasinya. Tetapi apa lacur, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mulai jengah dengan perilaku para pengemban amanat rakyat. Pemain-pemain di Orde Baru masih menampakkan batang hidungnya, bahkan dominan duduk di puncak-puncak lembaga perpolitikan tersebut (partai).

Selain itu, Pemimpin-pemimpin harapan masyarakat (hasil pemilu) dianggap tidak pernah menepati janji-janji manis kampanyenya. Wakil Rakyat tidak dapat menjadi corong aspirasi yang diharapkan dan bahkan berperilaku yang tidak mencirikan benar-benar wakil rakyat.

Memanaslah “mesin” Golput dan membawanya melaju kencang. Golput akibat krisis kepercayaan dan Apatisme masyarakat terhadap sistem perpolitikan yang akan membawa perubahan. Hasil Pemilu tidak pernah menyentuh masyarakat. Masyarakat Capek datang ke TPS (tempat pemungutan suara), manfaatnya tidak terasa. Perubahan yang didambakan urung terjadi dan tidak menunjukkan gejala-gejalanya. Berkembanglah jargon “Jika harus memilih, maka memilihlah untuk tidak memilih”.

Jika saya amati, sebenarnya momentum Golput bukan terjadi dengan sendirinya. Hukum sebab-akibat, aksi-reaksi berlaku disini. Golput yang muncul di era Orde Baru dan era reformasi memiliki kesamaan sekaligus juga perbedaan. Kesamaannya, sama-sama berangkat dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan yang menyebabkan perlawanan. Sedangkan perbedaannya adalah penyebab-penyebab dan substansi dari ketidakpuasan itu sendiri.

Dalih Pendidikan Politik

Tjahjo Kumolo, Ketua Bapilu PDIP, ketika diwawancarai oleh Wartawan, mengatakan bahwa ungkapan Megawati (seperti yang tertera diatas) adalah sebagai Pedidikan Politik bagi rakyat. Megawati mengajak seluruh warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan siapa yang layak memimpin daerah atau negara ini, tidak hanya menggunakan hak dan kewajibannya. (Rakyat Merdeka, 8/7)

Saya mengatakan itu sebuah dalih, karena pertama, terlalu mengada-ada stetmen tersebut. Rakyat sudah cukup pandai, tidak perlu digurui dengan ungkapan yang demikian. Rakyat sudah dewasa untuk menentukan pilihannya secara otodidak. Krisis kepercayaan akibat terus dibodohi dan dibohongi oleh para negarawan bukanlah pepesan kosong.

kedua, Jika rakyat diajak terlibat dalam pengambilan keputusan siapa yang layak jadi pemimpin, rakyat sudah tidak mau dijadikan kambing hitam jika ternyata pilihannya keliru dan tidak sesuai dengan harapan. perlu digaris bawahi, Trauma dengan peristiwa masa lalu tidak dapat hilang dari ingatan dengan mudah.

Menarik memang ketika seorang Negarawan bicara tentang Golput. Bahkan kelihatan kebakaran jenggot ketika angka Golput semakin meningkat. Keliru jika keberadaan Golput dikecam dengan kata-kata yang “tidak negarawan” (terkesan tidak mengayomi dan melindungi warga negara). Saya kira rakyat hanya butuh pembuktian saja oleh elitis atau negarawan. Bukannya terus dikecam dan direpresif. Saya kira tindakan tersebut akan membuat gerakan Golput semakin meluas dan menjadi-jadi.

Iklan

5 responses to “Ketika “Negarawan” Bicara Golput

  1. Ping-balik: Berpikir Merdeka

  2. dian ade permana

    menurut diriku..”ketakutan” megawati tentang fenomena golput hanya soal legitimasi..meski golput tidak berpengaruh terhadap sebuah eksistensi pemerintahan..tapi ini soal “nilai” kekuasaan.

  3. Wah sayang sekali padahal mbak mega termasuk top skrg di samping SBY. Ternyata komentarnya masih kaya anak TK 😀
    SBY aja lah.

  4. walau tidak bisa dibilang benar, tapi kalo dilihat lebih jauh untuk kedepannya, komentar mega itu ada benarnya. soalnya makin lama jumlah golput itu makin banyak. kalo jumlah golput itu sudah terlalu banyak, mau jadi apa demokrasi di negara kita. apalagi banyak beredar desas – desus, bahwa aksi golput itu kompori oleh partai – partai kecil untuk menggembosi kekuatan partai besar. modusnya dengan mendekati para kader partai besar yang mungkin merasa kecewa karena aspirsinya tak tertampung oleh partai, mungkin karena partainya terlalu besar seperti golkar dan pdi-p. situasinya itu dimanfaatkan dengan “merayu” para kader partai yang kecewa itu agar tidak ikut mendukung calon dari partai mereka pada pilkada di daerah – daerah. daripada berkhianat pada partai, mereka memilih golput. dan akibatnya banyak calon dari partai besar yang kalah dalam pilkada. mungkin itu pula yang membuat megawati uring2an sampai “keceplosan”. bagaimanapun dia juga manusia. walaupun statusnya sebagai mantan presiden dan pemimpin partai besar menuntunya untuk lebih berjiwa besar, sebagai manusia biasa, ada saatnya dia jatuh juga

  5. Menurut saya, telah terjadi Kekeliruan memahami proses demokratisasi, ketika golput dijadikan dalih biang kerok kegagalan proses demokratisasi. Keberadaan Golput adalah ekses. Golput bukannya tanpa alasan. Dengan demikian yang perlu disalahkan atas kegagalan proses demokratisasi adalah ketidakmampuan elit-elit politik memberikan suasana “orgasme politik” bagi konstituen. Jadi mereka semua (elit-elit politik, termasuk Mega dan JK) yang harus di mintai pertanggung jawaban dalam memerankan dirinya di arena perpolitikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s